Pasaman, Sumatera Barat – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sinabuan Pambaloan, Jorong Perdamaian, Kenagarian Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, kembali menjadi sorotan. Nama Nasrun disebut-sebut masih leluasa menjalankan aktivitas PETI dengan menggunakan alat berat jenis excavator di kawasan tersebut.
Sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aktivitas PETI yang diduga dikelola oleh Nasrun masih terus berlangsung. Menurut mereka, meski sempat menjadi sorotan publik, kegiatan tersebut tidak berhenti, melainkan hanya berpindah lokasi untuk menghindari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum.
“Operasinya masih berjalan. Hanya lokasi kerjanya yang dipindahkan sedikit, namun masih berada di kawasan Sinabuan Pambaloan,” ujar salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sumber lainnya juga membantah informasi yang beredar beberapa hari lalu terkait dugaan alat berat milik pengelola PETI tersebut telah dikeluarkan dari lokasi. Menurutnya, excavator yang digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal itu hingga kini masih berada di sekitar kawasan Sinabuan Pambaloan dan tetap digunakan untuk beroperasi.
“Informasi bahwa alat berat sudah keluar dari lokasi tidak benar. Aktivitasnya masih ada, hanya berpindah titik agar tidak terlalu mencolok,” ungkap sumber tersebut.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga berharap aparat penegak hukum, mulai dari Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Pasaman hingga Kapolsek Dua Koto, segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas PETI yang diduga masih berlangsung tersebut.
Aktivitas pertambangan tanpa izin sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, penggunaan alat berat dalam kegiatan yang diduga merusak lingkungan juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur sanksi pidana terhadap setiap pihak yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut dan segera melakukan penindakan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas serta menegakkan supremasi hukum di Kabupaten Pasaman.
(Redaksi)
