Miglobalpos.com, Batam – Penanganan kasus yang melibatkan Playgroup Djuwita, Batam, kini menjadi sorotan publik dan dinilai menguji slogan Presisi Kepolisian Republik Indonesia. Penetapan seorang ibu yang anaknya diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan sebagai tersangka oleh Polresta Barelang memunculkan polemik serta menempatkan kinerja Satreskrim Polresta Barelang di bawah sorotan.
Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat oleh Lidiawati Siadari, yang diketahui merupakan Kepala Sekolah Playgroup Djuwita. Berdasarkan laporan tersebut, seorang ibu dari anak berusia 2,5 tahun yang diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan justru ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 448 KUHP.
Kuasa hukum tersangka, Anrizal, S.H., dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (24/6/2026), menyatakan tetap menghormati kewenangan penyidik. Namun, ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif dan transparan.
“Saya menghormati kewenangan penyidik dalam menetapkan klien saya sebagai tersangka. Namun saya memohon kepada Kapolresta Barelang, Kasat Reskrim, dan khususnya kepada Kapolri selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar objektif dalam menangani perkara ini,” ujar Anrizal.
Ia juga meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara lengkap guna melakukan telaah menyeluruh dan membuka kemungkinan dilaksanakannya gelar perkara khusus secara transparan.
“Saya memohon agar BAP turunan diberikan secara lengkap agar perkara ini dapat ditelaah secara komprehensif dan mendetail. Banyak kejanggalan yang menurut kami perlu dibuka secara terang,” tegasnya.
Menurut Anrizal, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk terkait legalitas operasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Playgroup Djuwita yang disebut masih bermasalah di tingkat Pemerintah Kota Batam hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia juga mempertanyakan status tenaga pengajar yang disebut tidak terdaftar.
Selain itu, ia mempertanyakan kedudukan Lidiawati Siadari sebagai pelapor, mengingat yang bersangkutan disebut tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi.
“Klien saya dituduh melanggar Pasal 448 KUHP. Namun, kepala sekolah yang tidak berada di lokasi justru menjadi pelapor. Sementara dua orang guru yang mengaku sebagai korban tidak membuat laporan dan hanya berstatus saksi. Ibu korban datang ke sekolah untuk mempertanyakan dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap anaknya,” kata Anrizal.
Dalam kesempatan tersebut, Anrizal juga memperlihatkan dokumen yang disebut sebagai hasil pemeriksaan psikiater, yang menyatakan bahwa anak berusia 2,5 tahun tersebut mengalami trauma psikis berat.
Ketika ditanya awak media mengenai penerapan Pasal 448 KUHP yang merupakan delik aduan, serta mengenai posisi pelapor yang disebut tidak berada di tempat kejadian, Anrizal memilih menyerahkan penilaian kepada proses hukum.
“Itu merupakan kewenangan kepolisian. Setelah seluruh BAP saya terima, akan saya dalami lebih jauh di mana letak keganjilan dan apakah terdapat kekeliruan dalam penetapan tersangka terhadap klien saya,” tutup Anrizal.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai keterbukaan dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat diperlukan agar penanganan perkara berjalan secara objektif, transparan, serta mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat terkait penerapan hukum dalam kasus tersebut.
Tim
