PEKANBARU – Penunjukan Muhamad Sambu Harman sebagai Komisaris PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kritik tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Riau, Daniel Saragi, S.H.
Menurut Daniel, pengangkatan Muhamad Sambu Harman yang merupakan putra mantan Bupati Rokan Hulu, Suparman, menimbulkan pertanyaan publik terkait rekam jejak, kompetensi, serta pengalaman yang dimiliki untuk menduduki posisi strategis di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau tersebut.
“Jabatan komisaris di BUMD strategis seperti PT SPR Langgak bukanlah tempat untuk belajar, melainkan posisi yang membutuhkan profesional dengan kapasitas dan pengalaman yang memadai agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Daniel.
Sejumlah Catatan Pemuda LIRA Riau
DPW Pemuda LIRA Riau menyoroti beberapa aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian publik, di antaranya:
- Minim Pengalaman di Sektor Migas
Muhamad Sambu Harman dinilai belum memiliki rekam jejak maupun pengalaman yang cukup di sektor minyak dan gas (migas), khususnya dalam bidang pengawasan dan tata kelola perusahaan. - Potensi Gangguan Tata Kelola Perusahaan
Posisi komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi. Karena itu, penempatan figur yang dinilai minim pengalaman dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). - Munculnya Persepsi Nepotisme
Latar belakang keluarga dan hubungan politik yang melekat pada sosok Muhamad Sambu Harman memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penunjukan tersebut lebih bernuansa akomodasi politik dibandingkan berdasarkan sistem merit dan profesionalisme.
Desak Transparansi Pemegang Saham
Sebagai lembaga kontrol sosial, DPW Pemuda LIRA Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham untuk membuka secara transparan dasar pertimbangan serta indikator penilaian yang digunakan dalam proses penunjukan komisaris melalui RUPSLB tersebut.
Daniel menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BUMD serta memastikan seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik nepotisme.
“Publik berhak mengetahui apa saja parameter yang digunakan dalam menentukan seseorang layak menjadi komisaris. Transparansi diperlukan agar tidak muncul asumsi bahwa jabatan strategis di BUMD diberikan karena kedekatan politik atau hubungan kekeluargaan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang sebelumnya menegaskan bahwa proses seleksi di lingkungan BUMD harus dilakukan secara bersih, profesional, dan bebas dari titipan politik karena BUMD merupakan aset milik rakyat.
“Ketika muncul penunjukan figur yang masih berstatus mahasiswa dan dinilai belum memiliki pengalaman yang memadai di bidang yang digeluti perusahaan, tentu publik akan bertanya-tanya mengenai dasar pertimbangan yang digunakan. Apalagi yang bersangkutan merupakan anak dari tokoh politik yang dikenal dekat dengan Plt Gubernur Riau,” kata Daniel.
DPW Pemuda LIRA Riau berharap seluruh proses pengisian jabatan strategis di lingkungan BUMD Provinsi Riau ke depan benar-benar mengedepankan profesionalisme, kompetensi, integritas, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan masyarakat Riau secara luas.
Sumber: DPW Pemuda LIRA Riau.
