Miglobalpos.com, Kampar – Aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin lengkap di Jalan Garuda Sakti Km 12, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, menjadi sorotan masyarakat. Warga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas aktivitas penambangan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, aktivitas penggalian dan pengangkutan material diduga masih berlangsung dengan menggunakan kendaraan bertonase besar. Kondisi ini dikeluhkan warga karena dinilai menimbulkan debu, berpotensi merusak jalan, serta dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar apabila tidak dikelola sesuai ketentuan.
Sejumlah warga yang ditemui di sekitar lokasi mengaku resah dengan aktivitas tersebut. Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, kendaraan pengangkut material melintas hampir setiap hari sehingga debu sering mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dan aparat segera turun ke lapangan. Kalau memang izinnya lengkap silakan dijelaskan kepada masyarakat. Namun kalau tidak memiliki izin, kami meminta aktivitas itu dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar seorang warga.
Warga lainnya juga berharap adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Tapung. Menurutnya, selain berpotensi merusak lingkungan, aktivitas kendaraan bertonase besar dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan yang digunakan masyarakat setiap hari.
Masyarakat berharap instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, segera melakukan inspeksi dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pertambangan.
Aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C) wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, apabila dalam kegiatan pertambangan ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, pelaku juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan-perubahannya, apabila unsur-unsur pelanggarannya terbukti.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola lokasi mengenai status perizinan maupun tanggapan atas dugaan tersebut. Redaksi juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari instansi terkait dan aparat penegak hukum mengenai hasil pemeriksaan di lapangan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak pengelola, pemerintah, maupun aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan sebagai bentuk penerapan prinsip jurnalistik yang berimbang.
Tim
