(www.globalpos.com) Pesawaran – Polemik dugaan pengumpulan dana dari wali murid untuk membayar gaji tenaga pendidik honorer di SD Negeri 16 Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, memasuki babak baru. Sejumlah wali murid secara resmi telah melayangkan surat pengaduan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran melalui Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam).
Surat pengaduan tersebut berisi permintaan agar Dinas Pendidikan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan praktik pengumpulan dana yang disebut berlangsung sejak tahun 2024 hingga awal tahun 2026. Dana tersebut diduga dihimpun melalui pengurus Komite Sekolah dengan alasan untuk membayar gaji tenaga pendidik honorer.
Laporan yang telah diterima Korwilcam itu menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, serta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kebijakan tersebut.
Dalam pengaduannya, para wali murid menduga praktik pengumpulan dana tersebut berlangsung dengan sepengetahuan atau melibatkan pihak kepala sekolah. Dugaan tersebut muncul setelah para orang tua menerima penjelasan mengenai penggunaan dana yang dihimpun melalui komite sekolah.
Para wali murid berharap aparat pengawas pendidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi semata, tetapi juga menelusuri mekanisme pengumpulan dana, dasar hukumnya, besaran dana yang terkumpul, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan bahwa laporan resmi telah disampaikan karena masyarakat menginginkan kepastian hukum dan kepastian kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 16 Desa Paya.
Mereka berharap persoalan ini ditangani secara objektif, profesional, dan transparan sehingga tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan di lingkungan sekolah.
Kepala SD Negeri 16 Desa Paya, Ibu Atri, menjadi pihak yang turut disebut dalam laporan tersebut. Para wali murid meminta agar yang bersangkutan segera diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku.
Tidak hanya meminta dilakukan pemeriksaan, para wali murid juga mengusulkan agar kepala sekolah dipindahkan dari SD Negeri 16 Desa Paya apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut mereka, pergantian kepemimpinan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik.
“Harapan kami sederhana, laporan ini diproses secara serius. Kalau memang terbukti melanggar aturan, kami meminta ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap salah seorang wali murid.
Para wali murid juga menegaskan akan terus mengawal proses penanganan pengaduan tersebut hingga terdapat keputusan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.
Mereka mengaku tidak ingin laporan masyarakat berhenti hanya sebatas penerimaan surat tanpa adanya tindak lanjut yang jelas.
Diduga Bertentangan dengan Ketentuan Permendikbud
Praktik pengumpulan dana dari orang tua peserta didik untuk membayar gaji tenaga pendidik honorer menjadi perhatian karena harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 10 ayat (2) memang memberikan ruang kepada Komite Sekolah untuk melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
Namun, pada Pasal 10 ayat (3) ditegaskan bahwa penggalangan dana tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip gotong royong, sukarela, transparan, akuntabel, dan tidak mengikat.
Lebih lanjut, Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 secara tegas melarang Komite Sekolah melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali yang bersifat wajib, ditentukan besarannya, maupun ditentukan jangka waktu pembayarannya.
Karena itu, apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya kewajiban pembayaran dengan nominal tertentu yang harus dipenuhi seluruh wali murid, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta penyelenggaraan program wajib belajar tanpa membebani masyarakat di luar ketentuan yang berlaku.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pendidikan yang baik juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010.
Desakan kepada Dinas Pendidikan
Dengan telah diterimanya surat pengaduan tersebut, perhatian kini tertuju kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
Masyarakat berharap instansi tersebut segera membentuk tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah, pengurus komite, bendahara sekolah, guru honorer, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dugaan pengumpulan dana tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting guna memastikan apakah mekanisme pengumpulan dana telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan orang tua peserta didik.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran, para wali murid meminta agar Dinas Pendidikan tidak hanya memberikan pembinaan, tetapi juga menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak yang bertanggung jawab.
