(miglobalpos.com) Pesawaran: Kertas tidak pernah berbohong. Itulah yang kini terjadi di SD Negeri 16 Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, di mana secarik kuitansi pembayaran justru menjadi senjata paling mematikan yang mengoyak dalih “tidak tahu” dari para pemangku kebijakan di sekolah tersebut.
Lembar kuitansi kini beredar di tangan wali murid dan media. Kertas-kertas itu bukan sembarang bukti ia adalah pengakuan tertulis dari sekolah itu sendiri bahwa ada aliran uang Rp120.000 dari setiap wali murid yang secara gamblang dicantumkan peruntukannya: membayar honor guru honorer.
Angka itu bukan dibayar sekaligus. Kwitansi menunjukkan skema yang terukur dan terencana: Rp60.000 dicatat pada 2025, lalu Rp60.000 lagi pada 2026. Dua tahap, dua kuitansi, satu tujuan membiayai gaji guru yang seharusnya bukan tanggung jawab wali murid.
Tapi yang membuat kuitansi ini menjadi bom waktu bukanlah angka di atasnya. Yang menghantam adalah siapa yang menandatanganinya.
Tanda Tangan yang Salah Orang
Dalam tata kelola keuangan sekolah yang sehat, kuitansi pungutan dana dari wali murid melalui mekanisme komite seharusnya ditandatangani oleh pengurus Komite Sekolah pihak yang secara regulasi diberi kewenangan mengelola dana tersebut berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Namun di SDN 16 Paya, kuitansi-kuitansi itu justru diduga ditandatangani oleh seorang guru honorer.
Bukan komite. Bukan bendahara. Bukan kepala sekolah. Melainkan guru honorer orang yang sejatinya adalah penerima manfaat dari dana yang dipungut tersebut.
Ini bukan sekadar kesalahan teknis administrasi. Ini adalah konflik kepentingan yang tertulis hitam putuh di atas kuitansi pihak yang mendapat uanglah yang aktif memungut dan mengesahkan bukti pembayarannya. Sebuah skema yang, jika dibaca secara hukum, bergerak sangat dekat ke arah penyalahgunaan wewenang.
Saat guru honorer tersebut dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait dasar hukum pemungutan dan kenapa ia yang menandatangani kuitansi, ia memilih bungkam. Tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Hanya diam yang semakin menguatkan dugaan bahwa proses ini memang berjalan di luar struktur resmi.
Ke mana Perginya Komite Sekolah?
Jika kuitansi ditandatangani guru honorer, maka pertanyaan logis berikutnya adalah di mana pengurus Komite Sekolah SDN 16 Desa Paya?
Mereka tidak menandatangani kuitansi. Mereka tidak memberikan penjelasan kepada wali murid. Mereka tidak muncul untuk mempertanggungjawabkan dana yang atas nama komitelah seharusnya dikelola.
Kehadiran komite sekolah dalam kasus ini nyaris tak terasa, seolah lembaga yang seharusnya menjadi penjaga transparansi ini hanya menjadi nama formal yang disandang tanpa fungsi riil. Dana dikumpulkan, kuitansi diterbitkan, tapi komite tidak terlibat dalam proses penandatanganan sebuah paradoks yang menggambarkan dysfungsi total dalam tata kelola sekolah.
Kepala Sekolah “Tidak Tahu” Tapi Kuitansi Ada
Mungkin elemen paling menjengkelkan dari seluruh kasus ini adalah pernyataan Kepala SDN 16 Desa Paya, Atri Mulyani, yang mengaku tidak mengetahui adanya pungutan tersebut.
Pernyataan itu mungkin bisa diterima jika tidak ada bukti. Masalahnya, bukti ada dalam bentuk kuitansi yang diterbitkan di lingkungan sekolah yang ia pimpin, ditandatangani oleh staf pengajar yang ia koordinasikan, dengan keterangan peruntukan yang berkaitan langsung dengan operasional sekolah di bawah otoritasnya.
Kuitansi tidak muncul dari ruang hampa. Seseorang membuatnya, seseorang mencetaknya, seseorang membagikannya kepada wali murid, seseorang mengumpulkan uangnya, dan seseorang menandatanganinya — semua itu terjadi di dalam lingkungan sekolah, di bawah pengawasan kepala sekolah.
Mengatakan “tidak tahu” ketika kuitansi dengan jelas menyandang identitas sekolah adalah elusi dari tanggung jawab, bukan penjelasan.
