(miglobalpos.com)Pesawaran: Jika ada satu kasus yang menggambarkan betapa hancurnya tata kelola keuangan di lingkungan sekolah negeri, maka apa yang terjadi di SD Negeri 16 Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, adalah potret sempurnanya.
Sekolah ini diduga memungut Rp120.000 dari setiap wali murid untuk membayar gaji guru honorer. Bukan melalui mekanisme resmi pemerintah. Bukan melalui penambahan anggaran Dana BOS. Melainkan dengan menjadikan kantong orang tua sebagai sumber pendanaan cadangan yang siap digerogoti kapan saja.
Mirisnya, skema ini bukan berlangsung sehari atau seminggu. Ini berlangsung dari tahun 2024 hingga awal 2026 artinya, hampir dua tahun praktik ini berjalan tanpa ada yang menghentikannya.
Dan seperti biasa, ketika kasus terungkap, dramatisasi pun dimulai. Kepala sekolah mengaku tidak tahu. Guru honorer yang menandatangani kuitansi memilih diam. Komite Sekolah seolah tidak ada. Ini bukan ketidaktahuan ini adalah sindrom “tidak ada yang bertanggung jawab” yang sudah mengakar.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tidaklah rumit untuk dipahami. Sumbangan ke Komite Sekolah harus sukarela. Tidak boleh ada nominal tetap. Tidak boleh ada jadwal pembayaran. Tidak boleh mengikat. Pungutan Rp120.000 yang dibagi dua tahap dengan kuitansi bertanda tangan itu adalah pelanggaran yang terstruktur, bukan kesalahan administratif.
Tapi persoalan yang lebih besar adalah ini , mengapa gaji guru honorer harus dibayar oleh wali murid?
Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya oleh SDN 16 Paya, tetapi oleh seluruh sistem pendidikan di Kabupaten Pesawaran. Guru honorer adalah tenaga yang bekerja di sekolah negeri di bawah koordinasi pemerintah. Mereka bukan karyawan swasta yang gajinya ditanggung oleh perusahaan. Kewajiban membayar mereka ada pada mekanisme anggaran publik — bukan pada orang tua murid yang sudah membayar pajak untuk precisely keperluan seperti ini.
Dengan melaporkan kasus ini ke Dinas Pendidikan melalui Korwilcam Padang Cermin, wali murid SDN 16 Paya telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan: mengawasi sekolah yang seharusnya mengawasi dirinya sendiri.
Pertanyaan terakhir: apakah Dinas Pendidikan Pesawaran akan menindaklanjuti laporan ini dengan serius, atau kasus ini akan berakhir di meja arsip seperti begitu banyak laporan serupa yang pernah masuk sebelumnya?
