Miglobalpos.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu, Lampung, memastikan akan segera memanggil pihak yang diduga melakukan aktivitas galian C ilegal di Kecamatan Pagelaran Utara. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala DLH Pringsewu, Dr. Ulinoha, M.Kes, melalui pesan singkat pada Jumat (26/9/2025).
Empat Excavator Beroperasi di Lokasi
Informasi dari warga menyebutkan, terdapat sedikitnya empat unit excavator yang beroperasi di lokasi untuk melakukan galian tanah. Material hasil galian tersebut kemudian dijual kepada para pengrajin genting dan bata merah. Aktivitas ini diduga kuat tidak mengantongi izin resmi sehingga melanggar aturan terkait pertambangan galian C.
Penegakan Hukum Dipertanyakan
Sejumlah warga juga menyoroti lemahnya pengawasan aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Polres Pringsewu. Menurut mereka, kelalaian aparat membuka ruang bagi aktivitas ilegal itu tetap berjalan tanpa hambatan. Bahkan, muncul dugaan adanya “biaya keamanan” dari oknum tertentu sehingga alat berat bebas beroperasi meski bertentangan dengan undang-undang.
DLH Siap Tindaklanjuti
DLH Pringsewu menegaskan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. “Apabila terbukti ilegal, tentu akan ada sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Ulinoha.
Ancaman Kerusakan Lingkungan
Aktivitas galian C tanpa izin bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan lahan, pencemaran air, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem.
Landasan Hukum
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.
- Pasal 158: Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 109: Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
Dengan adanya dasar hukum ini, DLH bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat menindak tegas pelaku galian C ilegal sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah dan hukum dapat ditegakkan.
Tim
