Miglobalpos.com – Kasus yang menimpa Ketua Umum Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK), Wahyudi, terus menjadi sorotan publik. Penahanannya oleh pihak kepolisian menimbulkan tanda tanya besar: apakah benar operasi tangkap tangan (OTT), atau justru sebuah jebakan yang telah disusun rapi?
Sekretaris DPD PPWI Provinsi Lampung yang juga advokat, Gunawan Kesuma Yudha, SH, menilai wajar jika publik bertanya-tanya. “OTT atau jebakan?” ujarnya singkat.
Klarifikasi Wahyudi di Polda Lampung
Dalam keterangannya di ruang Jatanras Polda Lampung, Senin (22/9/2025), Wahyudi membantah tegas isu bahwa dirinya menerima “uang damai” dari pihak RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM).
“Pada prinsipnya, saya tidak pernah menerima uang damai. Justru saya meminta bertemu langsung dengan Dirut RSUDAM agar komunikasi lebih terbuka,” kata Wahyudi.
Pertemuan di Mall Boemi Kedaton
Wahyudi menjelaskan, pertemuan pertama berlangsung di Mall Boemi Kedaton (MBK) pada Jumat (19/9/2025) sekitar pukul 18.00 WIB. Pertemuan itu diinisiasi Kepala Bagian Umum RSUDAM, Sabaria Hasan.
“Awalnya membicarakan rencana aksi demo terkait kasus RSUDAM. Namun setelah koordinasi dengan Polresta Bandarlampung, demo itu sudah kami batalkan,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyudi mengklaim muncul tawaran berupa “uang perdamaian” atau proyek dari pihak RSUDAM. Tawaran tersebut, menurutnya, langsung ia tolak.
Pertemuan Lanjutan dan Kantong Plastik Misterius
Sabaria kembali menghubunginya untuk mengatur pertemuan kedua. Kali ini, Wahyudi mengutus rekannya, Fadly, untuk hadir. Dalam pertemuan itu, menurutnya, kembali muncul tawaran “ikatan hubungan” berupa uang maupun proyek.
Puncak kejadian terjadi pada Sabtu (20/9/2025), ketika Wahyudi, Fadly, Sabaria, dan seorang pria bernama Yuda kembali bertemu. Wahyudi menegaskan tidak ada pembicaraan soal uang. Namun, usai pertemuan, Yuda secara tiba-tiba meletakkan sebuah kantong plastik hitam ke dalam mobilnya.
Tak lama berselang, tim kepolisian bergerak cepat dan langsung mengamankan Wahyudi beserta rekannya.
Bantahan & Seruan Kritis
Wahyudi membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan pemerasan terhadap Kepala BPBD Provinsi Lampung, sebagaimana sempat diberitakan sejumlah media.
Ia meminta kepolisian mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, termasuk pemberi uang, yang menurutnya justru bisa menjadi bagian dari “jebakan pancingan”.
“Jangan hanya penerimanya yang diperiksa, pelapor dan pemberi pun harus dimintai keterangan. Publik berhak tahu duduk persoalannya,” tegasnya.
Wahyudi juga mengingatkan peran media agar tidak gegabah dalam menulis pemberitaan.
“Wartawan punya tanggung jawab moral. Jangan hanya mengutip tanpa verifikasi, itu bisa menyesatkan publik,” ujarnya.
Menunggu Penjelasan Resmi
Kasus ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Lampung. Publik masih menunggu kejelasan dari aparat penegak hukum: apakah benar ini merupakan OTT murni, atau ada skenario jebakan yang menjadikan Wahyudi sebagai target?
(TIM/Red)
